LEGALISASI GANJA MEDIS DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA = Analysis of Medical Cannabis Legalization in Medical Practice in Indonesia from the Perspective of Health Law.

MUHAMMAD AINUL FIKRI NURSALIM (B012231071). Analisis Legalisasi Ganja Medis dalam Praktik Kedokteran di Indonesia berdasarkan Perspektif Hukum Kesehatan. Dibimbing oleh Indar. Latar Belakang: Pengaturan hukum mengenai pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan revisi undang-undang narkotika terhadap klasifikasi ganja medis. Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara kebutuhan medis terhadap ganja dengan prinsip-prinsip hukum kesehatan dan menganalisis konstruksi pengaturan ideal penggunaan ganja. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual, kasus, perbandingan dan filosofis. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan regulasi relevan lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah yang relevan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Hasil: (1) Kebutuhan medis terhadap ganja telah menunjukkan kesesuaian substansial dengan prinsip-prinsip hukum kesehatan. Bukti klinis dan suara pasien mendukung urgensi terapi ganja medis sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan yang bermutu dan berbasis kebutuhan. (2) Pengaturan ideal perlu diwujudkan melalui reformasi hukum yang membuka ruang legalisasi terbatas dengan mencakup prinsip kehati-hatian, pengawasan ketat, dan perlindungan hukum, serta pelibatan tenaga medis dalam mekanisme yang legal dan akuntabel. Kesimpulan: (1) Meskipun telah sesuai dengan prinsip kesehatan,diperlukan reformasi hukum agar penerapan prinsip tersebut konsisten dan hak pasien atas pengobatan yang aman, efektif, dan adil terpenuhi. (2). Penggunaan ganja medis idealnya diatur melalui reformasi hukum yang memungkinkan legalisasi terbatas dengan pengawasan ketat, berbasis bukti ilmiah, sistem distribusi terkontrol, dan keterlibatan resmi tenaga medis.