TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENYIARKAN SALURAN TELEVISI BERLANGGANAN TANPA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Bon)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana menyiarkan saluran televisi berlangganan tanpa izin dari penyelenggaraan penyiaran Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada
norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan nomor 104/Pid.sus/2017/PN.Bon. Bahan hukum yang digunakan ialah
bahan hukum primer yang berdasarkan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder berdasarkan buku, artikel, peraturan perundang-undangan, dan sumber bacaan lainnya. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode studi kepustakaan. Data tersebut disusun secara kualitatif kemudian diurai secara deskriptif.
Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) Kualifikasi tindak pidana menyiarkan saluran televisi berlangganan tanpa izin penyelenggaraan penyiaran terdapat dua unsur yang harus
dipenuhi untuk dapat dipidana yakni setiap orang dan melakukan kegiatan penyiaran televisi tanpa dilengkapi dengan ijin penyelenggaraan penyiaran; 2) Pertimbangan
hakim dalam putusan tersebut berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadapkan di pengadilan yang menjadi
alat bukti sah sesuai dalam Pasal 184 KUHAP sehingga hakim tidak bisa sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan juga hakim harus teliti dalam
membuat putusan yang sesuai dengan pasal 197 KUHAP.