Efektivitas Program Dana Alokasi Khusus Integrasi dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso Kota Makassar = Effectiveness of the Integration Special Allocation Fund Program in Handling Slums in Bontorannu Village, Mariso Sub-district, Makassar City

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu pemicu munculnya permukiman kumuh yang dianggap sebagai sumber permasalahan di perkotaan. Berdasarkan Surat Keputusan Kumuh tahun 2022 Nomor 2821/648/2022, salah satu permukiman kumuh di Kota Makassar terletak di Kelurahan Bontorannu. Upaya pemerintah pusat bersama Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam menangani permukiman kumuh diimplementasikan melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengidentifikasi kondisi eksisting permukiman kumuh Bontorannu; 2) menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan program DAK Integrasi dalam penanganan permukiman kumuh Bontorannu; dan 3) merumuskan arahan program DAK Integrasi dalam penanganan permukiman kumuh Bontorannu. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif-kuantitatif dan analisis skoring. Hasil penelitian: 1) kondisi fisik di kawasan permukiman kumuh Bontorannu menunjukkan keteraturan bangunan belum tertata baik dengan kepadatan tinggi serta beberapa rumah tidak memenuhi standar teknis, drainase dan pengelolaan sampah belum optimal, serta kualitas jalan tergolong cukup baik namun akses jalan sempit sehingga tidak memenuhi standar mitigasi bencana kebakaran. Pada aspek non-fisik masyarakat menunjukkan hubungan sosial yang harmonis, tetapi tingkat keamanan rawan akibat kasus pencurian, mayoritas masyarakat bekerja sebagai buruh dan nelayan dengan sebagian masyarakat hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA; 2) program DAK Integrasi dinilai efektif dalam penanganan kawasan permukiman kumuh Bontorannu berdasarkan aspek pemahaman, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan pemantauan perubahan; 3) rekomendasi arahan yaitu: a) kondisi fisik pengelolaan persampahan dan pengamanan kebakaran yang belum terakomodasi DAK Integrasi; b) kondisi non-fisik peningkatan sistem keamanan; c) peningkatan hasil setelah pelaksanaan program melalui pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi dengan forum musyawarah, serta penerapan pembangunan berkelanjutan.