ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PELAYANAN PERIZINAN DI MALL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MAROS = Analysis of Policy Implementation in Licensing Services at the Public Service Mall of Maros Regency

Fadhlan Fathurrahman Fitran, Analisis Implementasi Kebijakan dalam Pelayanan Perizinan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Maros (Dibimbing oleh Prof. Dr. Rasyid Thaha.,M.Si & Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si) Pelayanan perizinan merupakan salah satu fungsi strategis pemerintah daerah dalam mendorong kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Maros menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pelayanan perizinan dalam satu sistem terpadu berbasis digital melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan perizinan di MPP Kabupaten Maros dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deksriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur DPMPTSP, pimpinan, serta masyarakat pengguna layanan, yang didukung oleh analisis dokumen kebijakan, data pelayanan perizinan, dan observasi lapangan. Data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan perizinan di MPP Kabupaten Maros telah berjalan relatif efektif, ditopang oleh kejelasan standar dan sasaran kebijakan, ketersediaan sumber daya manusia dan sarana pendukung, struktur kelembagaan yang terkoordinasi di bawah DPMPTSP, serta pola komunikasi yang berjalan secara formal dan informal. Faktor pendukung utama terdiri atas kesiapan sumber daya manusia, komitmen pimpinan, dan efektivitas koordinasi, sedangkan faktor penghambat meliputi ketidakseimbangan ritme kerja pegawai dan keterlambatan pemahaman informasi oleh masyarakat terhadap sistem pelayanan digital.

Keyword : Implementasi kebijakan, Pelayanan Perizinan, Mall Pelayanan Publik.