TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU = TRANSPARENCY IN PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICE IN THE LUWU REGENCY GOVERNMENT

Raehana Rahman. Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Luwu (Dibimbing oleh Promotor Sangkala dan Co promotor Hasniati) Latar belakang. Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa merupakan aspek penting dalam good governance. Di Kabupaten Luwu, penerapan transparansi masih menghadapi berbagai tantangan terkait keterbukaan informasi berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi yang belum mendukung keterbukaan informatif, lemahnya konsistensi pengawasan, dan minimnya partisipasi publik. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Luwu dengan menggunakan kerangka teori Government Transparency dari Gregorius Porumbescu et al. (2022) yang menekankan keterbukaan melalui dimensi organizational actors, technology, management intervention, dan stakeholder environment. Metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, serta observasi proses pengadaan. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengadaan di Kabupaten Luwu baru mencapai tingkat transparansi administratif, belum mencapai transparansi substantif. Pada dimensi technology telah mendukung keterbukaan dasar informasi, namun organizational actors dan management intervention belum secara optimal mendorong akuntabilitas informatif. Keterlibatan publik dan media dalam pengawasan masih rendah, sementara integritas regulasi belum konsisten diterapkan. Untuk memperkuat analisis transparansi, penelitian ini menambahkan dimensi Regulatory Integrity untuk melengkapi model Government Transparency yang mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi pengadaan. Penambahan dimensi ini relevan dalam konteks Pemerintah Kabupaten Luwu, dimana tantangan transparansi tidak hanya terkait kapasitas organisasi atau teknologi, tetapi juga integritas birokrasi dan konsistensi pelaksanaan regulasi. Kesimpulan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan transparansi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Luwu baru mencapai tahap transparansi administratif, belum menuju transparansi subtantif dan kolaboratif yang ideal sehingga diperlukan penguatan integritas regulasi. Tambahan dimensi Regulatory Integrity pada model Government Transparency akan memberikan kerangka yang lebih kontekstual dan realistis bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintah daerah.

Keyword : transparency, goods and services procurement, organizational actors, technology, management intervention, stakeholder environment, government transparency, Luwu Regency.