Analisis Kontribusi Reformasi Birokrasi Terhadap Kapasitas Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Polewali Mandar: Kasus Pengentasan Kemiskinan = Analysis of Thematic Bureaucratic Reform's Contribution to Organizational Capacity in The Local Government of Polewali Mandar Regency: The Case of Poverty Alleviation

AHMAD YULISAR BARMANSAH NUR. Analisis Kontribusi Reformasi Birokrasi Tematik Terhadap Kapasitas Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Polewali Mandar: Kasus Pengentasan Kemiskinan (dibimbing oleh Alwi). Studi ini menilai kontribusi Reformasi Birokrasi Tematik terhadap kapasitas organisasi pemerintah daerah pada isu pengentasan kemiskinan serta keterkaitannya dengan pelaksanaan dan sinyal hasil kemiskinan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain case study. OCAT CaLP enam kategori digunakan sebagai asesmen berbasis eviden pada lima OPD pelaksana; profil kapasitas kabupaten dihitung sebagai median lintas OPD per kategori. Data lapangan mencakup dokumen pelaksanaan 2024, review Inspektorat, wawancara, dan rilis BPS untuk konteks outcome. Temuan menunjukkan kapasitas pada tingkat menengah dengan sebaran tidak merata: Governance/ Leadership 3,33; Organizational Management 3,00; Financial Management 2,87; Human Resource Management 2,67; Program/Project Management 2,33; External Relations 1,80. Pelaksanaan 2024 memperlihatkan kinerja output tinggi (rata-rata 99,64% dengan serapan 86,97%), menandakan keputusan forum terkonversi menjadi kerja terukur. Pada sisi hasil, persentase penduduk miskin 2024 berada di 15,66% (lebih baik dari target 15,71%), sementara indeks kedalaman P1 naik dari 2,42 menjadi 3,09 dan keparahan P2 dari 0,58 menjadi 0,88. Pola ini menunjukkan bantalan pengeluaran bekerja, tetapi perbaikan daya beli belum merata. Di tingkat regulasi lokal, payung hukum masih merujuk road map RB umum sehingga pengaturan RB Tematik belum eksplisit. Kesimpulannya, RB Tematik berkontribusi pada penguatan kapasitas dan keteraturan pelaksanaan, namun transmisi ke outcome yang lebih dalam masih dibatasi oleh disiplin proyek, kesiapan SDM tematik, dan kemitraan eksternal yang belum ajek. Rekomendasi praktis meliputi rencana aksi satu halaman per paket prioritas, micro-modules yang menempel pada tugas, kanal pembiayaan tematik kecil-menengah yang luwes, dan pelembagaan co-production dengan protokol data serta indikator hasil bersama.

Kata kunci: Reformasi Birokrasi Tematik; kapasitas organisasi; OCAT CaLP; kemiskinan; contribution analysis; pemerintah daerah..