AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) Studi Kasus Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar = PUBLIC SERVICE ACCOUNTABILITY IN BUILDING CONSTRUCTION APPROVAL (PBG) SERVICES Case Study of the Makassar City One-Stop Integrated Investment and Services Agency (DPMPTSP)

Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik strategis yang berkaitan langsung dengan kepastian hukum, keselamatan bangunan, serta penataan ruang wilayah. Sejak diberlakukannya kebijakan penggantian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG yang berbasis sistem elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan untuk menyelenggarakan pelayanan yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga akuntabel kepada masyarakat sebagai warga negara. Dalam konteks tersebut, akuntabilitas pelayanan publik menjadi elemen fundamental untuk menjamin perlindungan hak masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pelayanan PBG di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar dengan menggunakan perspektif New Public Service yang dikemukakan oleh Denhardt dan Denhardt (2003). Perspektif ini menekankan bahwa aparatur publik tidak semata-mata bertanggung jawab kepada atasan atau aturan formal, tetapi juga kepada warga negara sebagai pemilik kedaulatan. Fokus penelitian diarahkan pada empat dimensi utama akuntabilitas pelayanan publik, yaitu keterbukaan informasi pelayanan PBG, responsivitas aparatur dalam menangani permohonan dan pengaduan, kemudahan akses pelayanan, serta perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap pemohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya keterbukaan informasi pelayanan PBG telah dilakukan melalui berbagai kanal resmi, baik digital maupun non-digital. Namun, efektivitas keterbukaan informasi tersebut belum sepenuhnya optimal, yang ditunjukkan oleh masih tingginya pengembalian berkas akibat ketidakpahaman pemohon terhadap persyaratan teknis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas pelayanan PBG di DPMPTSP Kota Makassar telah diimplementasikan secara normatif, namun masih bersifat prosedural dan memerlukan penguatan pada aspek substantif, khususnya dalam meningkatkan kualitas informasi, inklusivitas pelayanan, dan kapasitas aparatur.

Keyword : Akuntabilitas Pelayanan Publik, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), DPMPTSP, New Public Service, Pelayanan Perizinan.