Analisis Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Bissoloro Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan = Analysis of Stakeholder Roles in the Management of Community Forests in Bissoloro Village, Bungaya Subdistrict, Gowa Regency, South Sulawesi Province

Latar Belakang. Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan dan peran yang beragam. Kondisi tersebut menuntut adanya pemahaman yang jelas mengenai pemangku kepentingan yang terlibat agar pengelolaan HKm dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan, menganalisis peran serta kepentingannya, dan mengelompokkan pemangku kepentingan dalam pengelolaan HKm di Desa Bissoloro, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret–Mei 2025 dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan menggunakan analisis pemangku kepentingan dan pemetaan matriks kepentingan–pengaruh. Hasil. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan HKm, yang terdiri atas pemangku kepentingan kunci, pemangku kepentingan utama, dan pemangku kepentingan pendukung. Instansi kehutanan memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang relatif tinggi, sementara kelompok masyarakat menunjukkan tingkat kepentingan yang tinggi namun pengaruh yang lebih terbatas. Pemangku kepentingan pendukung memiliki peran dalam fasilitasi, meskipun tingkat keterlibatannya relatif bervariasi. Kesimpulan. Secara keseluruhan, hasil pemetaan menunjukkan ragam pemangku kepentingan dengan beragam peran dan posisinya masing-masing. Penelitian ini menyarankan bahwa analisis pemangku kepentingan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengelolaan HKm yang lebih terarah dan berkelanjutan di Desa Bissoloro, melalui penguatan koordinasi dan peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan.