Analisis Hukum UN Guiding Principles on Business and Human Rights terhadap Penegakan HAM dalam Kegiatan Perusahaan = Legal Analysis of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in The Enforcement of Human Rights in The Activities of Business Enterprises

Latar belakang dari penelitian ini ialah atas adanya isu hukum dalam penegakan hak asasi manusia di lingkup perusahaan di Indonesia. Di tengah berlakunya instrumen hukum sebagai rujukan normatif bagi para pembentuk dan pelaksana kebijakan, khususnya negara dan para pelaku usaha, prinsip-prinsip hukum bisnis dan hak asasi manusia masih belum diimplementasikan sepenuhnya dalam tingkat pelaksanaan pada kegiatan perusahaan, termasuk prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi dari UNGPs terhadap pengaturan mengenai kegiatan perusahaan di Indonesia, dan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap penegakan hak asasi manusia dalam kegiatan perusahaan di Indonesia. Metode dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh sumber-sumber bahan hukum dan non-hukum yang relevan, yakni UNGPs dan laporan tanggung jawab HAM perusahaan, melalui teknik literature research dan dianilisis secara deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah adanya implikasi UNGPs terhadap pengaturan mengenai kegiatan perusahaan di Indonesia, dan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap penegakan hak asasi manusia yang diwujudkan melalui kebijakan dan praktik perusahaan. Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini yaitu UNGPs memberi implikasi terhadap pembentukan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia sebagai peraturan atau kebijakan nasional, dan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap penegakan hak asasi manusia dalam kegiatannya, yang diwujudkan melalui penerapan komitmen kebijakan hak asasi manusia, pelaksanaan uji tuntas hak asasi manusia, dan proses pemulihan terhadap korban terdampak pelanggaran hak asasi manusia akibat kegiatan perusahaan.