Analisis Pembaruan Hukum Pidana Atas Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Mayat di Indonesia = Law Analysis of Criminal Law Reform Against Perpetrators of Sexual Intercourse Wotj Corprses in Indonesia

Rahmat Rifandy (B012231021). Analisis Pembaruan Hukum Pidana Atas Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Mayat di Indonesia. Dibimbing oleh Hijrah Adhyanti Mirzana Latar belakang: tindak pidana persetubuhan atas mayat merupakan isu yang kompleks dan kontroversial. Meskipun tindakan semacam itu dianggap tidak manusiawi dan merusak martabat korban, hukum Indonesia saat ini belum secara tegas mengatur pemidanaan bagi pelaku kejahatan semacam itu. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi tindak pidana persetubuhan atas mayat dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan mengkaji bentuk reformulasi ketentuan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan atas mayat di Indonesia. Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan analitis. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder, yang dianalisis menggunakan asas legalitas, teori pemidanaan, serta teori pembaruan hukum. Data diperoleh melalui kajian studi perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap bahan-‎bahan hukum berdasarkan klasifikasi bahan hukum berkaitan dengan ‎objek penelitian. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa Regulasi mengenai tindak pidana persetubuhan atas mayat di Indonesia, baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru, belum memberikan pengaturan yang eksplisit terhadap tindak pidana tersebut. Meskipun Pasal 271 KUHP baru memuat frasa “memperlakukan jenazah secara tidak beradab”, yang dinilai potensial untuk menjerat pelaku persetubuhan terhadap mayat, namun rumusan tersebut bersifat open texture yang rentan terhadap multitafsir dan tidak memenuhi prinsip lex certa dan lex stricta. Bentuk reformulasi ketentuan hukum pidana terkait persetubuhan mayat dapat ditempuh melalui mekanisme kebijakan kriminalisasi yang akan melahirkan suatu rumusan delik baru, Selain itu melalui komparasi hukum pidana dalam hal memperoleh rujukan atau dasar dalam pembentukan hukum pidana nasional. Kesimpulan: Penelitian ini menegaskan bahwa tidak adanya regulasi secara eksplisit tentang tindak pidana persetubuhan atas mayat , berimplikasi terhadap kekosongan hukum. Dengan demikian perlu adanya suatu reformulasi yang mengakomodir kejahatan tersebut baik dalam perundang-undangan secara eksplisit maupun melalui yurisprudensi hakim dengan regulasi yang ada saat ini yang dinilai potensial dapat diterapkan pada tindak pidana persetubuhan atas mayat di Indonesia.