Analisis Aspek Hukum Dalam Penataan Sistem Parkir Di Kota Makassar = Analysis Of Legal Aspects In The Arrangement Of The Parking System In Makassar City

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam penataan sistem parkir di Kota Makassar. Dan menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem parkir di Kota Makassar.Penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris, yang lokasi penelitiannya di Dinas Perhubungan Kota Makassar dan Perusahaan Milik Daerah Kota Makassar. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan baik data primer maupun data sekunder kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, regulasi peraturan perundang-undangan terkait sistem penataan parkir mencakup aspek-aspek penting seperti badan hukum, legalitas pelaksanaan, identitas pelaksana, lokasi pelaksanaan, serta mekanisme pelaksanaan. Secara yuridis, dasar hukum sistem perparkiran diatur dalam Pasal 43 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, pengelolaan sistem parkir yang memanfaatkan ruang publik menjadi isu strategis yang menuntut perhatian serius pemerintah daerah, terutama dalam menjamin penyediaan layanan publik yang efektif tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat umum. Kedua, sistem penataan parkir di Kota Makassar dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural, khususnya dalam aspek pengelolaan area parkir. Salah satu fenomena yang mengemuka adalah praktik di mana juru parkir resmi merekrut pihak lain secara informal untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Pola ini mencerminkan model sub-kontrak tidak resmi yang tidak dilandasi kerangka regulasi yang jelas, sehingga menimbulkan potensi disorganisasi dan ketidakteraturan dalam sistem pengelolaan parkir di wilayah tersebut.