Analisis pelaksanaan putusan pengadilan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI = Analysis of the implementation of court decisions against foreign nationals committing fisheries crimes in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI)

NAMIRAH FARAHYANTI . B012221061 Analisis pelaksanaan putusan pengadilan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI dibimbing oleh Aidir Amin Daud. Latar Belakang: Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan penangkapan ikan ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI). Kebijakan hukum yang menerapkan sanksi denda tanpa pidana pengganti bagi Warga Negara Asing, sebagai bentuk kepatuhan pada UNCLOS 1982, secara praktis menciptakan kondisi "Eksekusi Buntu," di mana putusan denda miliaran rupiah konsisten gagal dieksekusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan di balik kebijakan tersebut dan menilai efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan pembentuk undang-undang yang memilih sanksi denda bagi warga negara asing (WNA) pelaku illegal fishing di ZEEI serta menilai efektivitas pelaksanaan eksekusi pengadilan dalam menjatuhkan sanksi tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosio-yuridis. Data primer diperoleh melalui survei dan wawancara terstruktur dengan para informan kunci yang terdiri dari hakim, jaksa, dan aparat Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto untuk mengidentifikasi kegagalan sistemik dalam penegakan hukum. Hasil: Hasil penelitian mengungkap kegagalan di semua lini. Secara substansi, ketiadaan sanksi kurungan pengganti denda (Pasal 102 UU Perikanan) menjadikan denda sebagai sanksi simbolis. Kegagalan ini diperparah oleh defisit sarana dan fasilitas yang menyebabkan degradasi nilai aset sitaan secara masif, sehingga negara mengalami kerugian finansial ganda. Kebijakan ini terbukti gagal memberikan efek jera bagi pelaku internasional dan mencederai rasa keadilan publik. Kesimpulan : Penerapan pidana denda tidak efektif. Meskipun secara konseptual merupakan konsekuensi logis dari hukum internasional, secara praktis kondisi "Eksekusi Buntu" melumpuhkan penegakan hukum. Diperlukan reformasi kebijakan menuju "pragmatisme eksekutorial" dan penguatan diplomatik melalui perjanjian bilateral untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.