PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA MAKASSAR = LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL HARASSMENT IN THE REGIONAL TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT FOR THE PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN MAKASSAR CITY

ABSTRAK St. Mujnah Alawiah Jalil (B012211041) dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Makassar”. (Dibimbing oleh Nur Azisa dan Haeranah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di UPTD PPA Kota Makassar dan menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di UPTD PPA Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penulis melakukan penelitian dengan pengumpulan data dan informasi yang akan di laksanakan di UPTD PPA Kota Makassar. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan yaitu penelitian pustaka dan peraturan perundang – undangan. Hasil yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga wawancara secara langsung disusun secara sistemtis dan analisis sesuai dengan metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Prosedur pelayanan yang diterapkan oleh UPTD PPA Kota Makassar adalah pengaduan secara langsung dan secara tidak langsung dan di anjurkan dengan pemberian layanan sesuai dengan kebutuhan korban sebagai bentuk perlindungan preventif sedangkan perlindungan represif oleh UPTD PPA Kota Makassar adalah melakukan sosialisasi dan dialog bersama Radio Republik Indonesia dalam pencegahan pelecehan seksual di kota makassar. (2) Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Kota Makassar dapat diukur dengan melihat beberapa faktor antara lain penegakan hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya. Jika melihat keempat faktor tersebut perlindungan korban pelecehan seksual belum bisa di katakan berjalan efektif, karena melihat sistem hukum yang berdiri dari tiga bagian kebijakan concept of law, struktur of law dan legal culture atau budaya yang ketiganya sama – sama berperan penting dan harus berjalan dengan seimbang tidak boleh ada ketimpangan diantara ketiga sistem hukum tersebut. Kemudian faktor yang paling mendominasi adalah faktor masyarakat dan budaya yang menormalisirkan pelecehan seksual serta budaya patriarki temurun yang memandang perempuan lebih dari laki – laki dengan sewenang – wenang menindas dan lecehkan perempuan.