ANALISIS YURIDIS TIDAK DITERAPKANNYA DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Mks) = ANALISIS YURIDIS TIDAK DITERAPKANNYA DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Mks)

ANDI FAIZ RIFQI HARDI (B011221398), dengan judul “Analisis Yuridis Tidak Diterapkannya Diversi Dalam Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan Oleh Anak “Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Mks” di bawah bimbingan Muh. Djaelani Prasetya sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Terdapat perkara tindak pidana pencurian oleh anak yang tidak diberikan kesempatan diversi meskipun secara normatif memenuhi syarat, seperti ancaman pidana di bawah tujuh tahun, tidak adanya unsur kekerasan, serta adanya potensi pemulihan kerugian Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan yuridis tidak diterapkannya diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Metode: Penelitian menggunakan metode hukum normatif. Data diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa diversi sebenarnya tetap memenuhi syarat normatif berdasarkan Pasal 7 UU SPPA dan tidak tertutup oleh karakteristik Pasal 363 ayat (1) KUHP, namun gagal diterapkan karena Jaksa menyusun dakwaan tunggal yang meniadakan dasar bagi hakim untuk menerapkan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014. Kondisi ini menegaskan bahwa hilangnya kesempatan diversi bukan bersumber dari norma hukum, melainkan dari konstruksi dakwaan yang membatasi penerapan keadilan restoratif dan mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kesimpulan: Secara yuridis tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tetap memenuhi syarat diversi berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 9 UU SPPA. Hakim dan aparat penegak hukum berkewajiban mengupayakan diversi sebagai langkah awal dalam penyelesaian perkara anak. Peluang tersebut tertutup akibat penyusunan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yang menghilangkan dasar penerapan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegagalan diversi bukan disebabkan oleh norma hukum, melainkan oleh praktik penuntutan yang tidak sejalan dengan prinsip the best interest of the child dan tujuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Kata Kunci :Anak; Diversi; Pencurian dengan pemberatan