Peran Trust Sebagai Pemoderasi Terhadap Niat Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Menggunakan Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (UTAUT) = The Role of Trust as a Moderator of Intention to Use Local Government Credit Cards Using the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)

Latar Belakang. Penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) menjadi salah satu inovasi dalam sistem pembayaran pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi belanja daerah. Namun, tingkat adopsi KKPD oleh pengelola keuangan di lingkungan pemerintah daerah masih belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi niat perilaku pengadopsian KKPD. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi niat perilaku (behavioral intention) pengelola keuangan dalam mengadopsi KKPD. Penelitian ini juga mengevaluasi peran variabel trust sebagai variabel moderator dalam model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Metode. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner terhadap 116 responden yang berasal dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Data dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa performance expectancy dan effort expectancy berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat adopsi KKPD. Sebaliknya, social influence dan facilitating conditions tidak berpengaruh signifikan. Variabel trust terbukti memoderasi secara signifikan hubungan antara variabel-variabel utama UTAUT dan niat perilaku. Trust memperkuat pengaruh performance expectancy dan social influence, namun justru memperlemah pengaruh effort expectancy dan facilitating conditions. Model ini mampu menjelaskan 46,8% variasi niat perilaku adopsi KKPD. Kesimpulan. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, serta kepercayaan terhadap sistem dalam mendorong adopsi KKPD di sektor publik. Hasil studi ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih tepat dalam mempercepat implementasi KKPD di lingkungan pemerintah daerah.