PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN

Dengan dihapuskannya frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” melalui putusan MK Nomor 49-PUU-X/2012 karena bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 kemudian dengan dihidupkannya kembali frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” muncul berbagai pertanyaan bagaimana rasiolegis dari Pasal 66 ayat (1) UUJN-P dan bagaimana pelaksaan prosedur pemeriksaan notaris di Kota Tarakan.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa rasiolegis dari lahirnya Pasal 66 ayat (1) UUJN-P adalah untuk melindungi dan menyempurnakan hak ingkar notaris dengan membentuk lembaga yang khusus untuk melakukan pembinaan serta memberikan persetujuan/penolakan kepada penegak hukum yang akan memeriksa notaris. MKN merupakan peralihan tugas dari MPD sebagai lembaga yang memberikan persetujuan/penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, hanya MKN lebih rinci diatur oleh Permenkumham sehingga memiliki kepastian hukum. Pemeriksaan notaris di Kota Tarakan belum sejalan dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Hal tersebut dilihat dari praktiknya yang mana pemeriksaan notaris di Kota Tarakan lebih banyak tanpa melalui persetujuan MKN Wilayah dibanding dengan melalui persetujuan. Notaris di Kota Tarakan lebih memilih menggunakan tanpa persetujuan dikarenakan sulitnya prosedur yang diatur dalam Permenkumham dan kendala keterbatasan waktu dan tempat, sehingga seringkali mengabaikan kewajiban untuk melalui prosedur persetujuan.
Kesimpulan dibentuknya lembaga MKN sebagai tindakan kehati-hatian terhadap notaris agar wibawa, martabat dan kehormatan tetap terjaga dan alasan pemeriksaan tidak efektif karena keterbatasan waktu dan tempat oleh notaris, penyidik dan MKN sendiri.