STRATEGI PEMBIAYAAN NON-ANGGARAN PEMERINTAH (NON-APBD) DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN LUWU TIMUR = STRATEGIES FOR FINANCING INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT THROUGH NON-BUDGETARY GOVERNMENT MECHANISMS IN EAST LUWU REGENCY

Strategi Pembiayaan Non-Anggaran Pemerintah (Non-APBD) Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Luwu Timur Vidorosa Manukrante Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, keterbatasan fiskal dan tingginya beban belanja wajib menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu, diperlukan strategi alternatif melalui penerapan model pembiayaan non-anggaran pemerintah guna mempercepat penyediaan infrastruktur secara efisien dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kelayakan penerapan berbagai model pembiayaan non-anggaran pemerintah, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasinya di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap kebijakan dan regulasi daerah. Analisis SWOT dan Matriks Perencanaan Strategis Kuantitatif (QSPM) digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari masing-masing model pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi besar untuk menerapkan berbagai skema pembiayaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Corporate Social Responsibility (CSR), obligasi daerah, linkage pembangunan, pengelolaan aset, dan pinjaman daerah. Namun, implementasi skema tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, antara lain kapasitas kelembagaan yang terbatas, belum tersedianya regulasi teknis yang memadai, serta rendahnya pemahaman terhadap instrumen pembiayaan non-tradisional di tingkat lokal. v Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan strategi pembiayaan kolaboratif berbasis kemitraan multipihak yang berfokus pada efektivitas fiskal, keadilan dalam pembagian risiko, serta keberlanjutan sosial dan ekonomi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan pembiayaan infrastruktur yang inovatif, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika fiskal serta kebutuhan pembangunan lokal. Penguatan strategi pembiayaan non-anggaran pemerintah diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Luwu Timur secara lebih inklusif, tepat waktu, dan berkelanjutan