ANALISIS HUKUM PENGOPERASIAN PESAWAT TANPA AWAK (UNMANNED AERIAL VEHICLE) DI WILAYAH UDARA INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum internasional dan hukum nasional mengenai pesawat tanpa awak dan tanggung jawab pemerintah indonesia dalam pengendalian dan pengawasan pengoperasian pesawat tanpa awak di wilayah udara Indonesia.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menetapkan jenis penelitian normative. Penelitian normatif ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan menganalisis ketentuan hukum internasional dan hukum nasional yang berkaitan dengan pengoperasian pesawat tanpa awak dengan pendekatan perundang-undangan.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Pengaturan Hukum Nasional dan Hukum Internasional saat ini yang dapat digunakan terhadap UAV adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia, Peraturan Menteri ini diterbitkan dengan tujuan menjaga keselamatan operasional penerbangan di ruang udara yang dilayani Indonesia dari kemungkinan bahaya yang dapat ditimbulkan akibat pengoperasian UAV. Pengaturan Hukum Internasional , Pasal 8 Konvensi Chicago 1944 yaitu Penggunaan pesawat tanpa awak di luar wilayah negara membutuhkan izin otoritas khusus negara tersebut.(2) Tanggung Jawab Negara dalam Pengendalian dan Pengawasan Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak di Indonesia meliputi pengamanan ruang udara melalui penetapan status wilayah dan kawasan udara di wilayah udara nasional, peningkatan kemampuan Alutsista, melakukan pengendalian dan pengamanan ruang udara yang efektif dan efisien, serta penggunaan pesawat tanpa awak yang sesuai hukum nasional dan internasional untuk menjamin keselamatan penerbangan dan Penegakan kedaulatan Negara.