Dinamika Politik Reformasi Birokrasi Pemerintah Terkait Penyetaraan Jabatan di Sekretariat Daerah Kab. Bone = "Political Dynamics of Bureaucratic Reform Concerning Position Equalization in the Regional Secretariat of Bone Regency Government"

Reformasi birokrasi merupakan langkah penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Salah satu aspek utama dalam reformasi ini adalah Penyetaraan Jabatan yang bertujuan untuk mengubah struktur birokrasi agar lebih ramping dan dinamis. Kabupaten Bone mulai melaksanakan kebijakan ini pada Desember 2021, sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021. Kebijakan ini mengubah jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional guna meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mempercepat sistem kerja pemerintahan. Namun, implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari tantangan, baik dalam aspek kelembagaan maupun politik lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik dalam implementasi Penyetaraan Jabatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bone serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam proses reformasi birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan institusional untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaannya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat terkait serta studi dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Kabupaten Bone terkait penyetaraan jabatan sangat dipengaruhi oleh birokrasi yang gemuk, budaya feodal yang masih mengakar dan nilai budaya yang masih tertanam dimana nilai kepemimpinan harus dari kelompok bangsawan. Selain itu, tantangan reformasi birokrasi adalah karena setiap tahun jumlah ASN semakin bertambah, selain itu kentalnya intervensi politik pada penyetaraan jabatan yang masih terasa serta adanya praktek KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) dalam pelayanan publik yang sulit dihilangkan.