IMPLIKASI PUTUSAN NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PEMBELI BERIKTIKAD BAIK (STUDI PUTUSAN PN MAKASSAR NOMOR 194/PDT.G/2024/PN.MKS) = IMPLICATIONS OF THE NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD DECISION ON THE LEGAL CERTAINTY OF GOOD FAITH BUYERS (STUDY OF THE MAKASSAR DISTRICT COURT DECISION NUMBER: 194/PDT.G/2024/PN.MKS)

JACKSON TRIO SAPUTRA (B011221369). IMPLIKASI PUTUSAN NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PEMBELI BERIKTIKAD BAIK (STUDI PUTUSAN PN MAKASSAR NOMOR: 194/PDT.G/2024/PN.MKS). Dibimbing oleh Achmad, sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Kepastian hukum merupakan pilar esensial dalam penyelenggaraan peradilan perdata, terutama dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang melibatkan pihak pembeli beriktikad baik. Akan tetapi, fenomena pengajuan gugatan berulang terhadap objek perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kerap memunculkan kondisi ketidakpastian hukum. Dalam konteks tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 194/Pdt.G/2024/PN.Mks yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) menjadi signifikan untuk dikaji, karena merefleksikan penerapan asas nebis in idem dan res judicata pro veritate habetur sebagai instrumen penegakan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum bagi pembeli yang beriktikad baik. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (case approach) dan perundang-undangan (statute approach). Hasil: Putusan PN Makassar Nomor 194/Pdt.G/2024/PN.Mks yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima merupakan penerapan tepat dari asas nebis in idem dan kepastian hukum. Karena objek sengketa telah diputus sebelumnya dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan baru dinilai bertentangan dengan prinsip finalitas putusan. Hakim juga secara tepat memberikan perlindungan hukum bagi Tergugat II sebagai pembeli beriktikad baik yang memperoleh hak tanah secara sah. Kesimpulan: Perkara Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Mks secara hukum telah memenuhi unsur nebis in idem karena identik dengan perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, sehingga putusan yang tepat seharusnya menolak gugatan seluruhnya, bukan niet ontvankelijk verklaard. Penerapan asas ini sekaligus menegaskan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap pembeli beritikad baik dalam penyelesaian sengketa pertanahan.