ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN No.104/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks) = “Juridical Analysis of Acquittal Decisions on the Recovery of State Financial Losses in Corruption Crimes (Case Study of Decision No.104/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks)”

ANDI MUHAMMAD RIFAD RUSMIN (B011221360) dengan Judul “Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.104/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks)”. Dibawah bimbingan Muhadar selaku Pembimbing Utama. Latar Belakang: Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Dalam konteks tersebut, salah satu aspek penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi ialah pengembalian kerugian keuangan negara. Namun demikian, terdapat kasus di mana terdakwa dinyatakan bebas, seperti dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks, yang menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi yuridis terhadap pengembalian kerugian negara ketika putusan bersifat vrijspraak (bebas). Fenomena ini penting dikaji untuk menilai kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi dengan studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2023/Pn.Mks, serta menelaah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan perundang undangan (statute approach). Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal hukum, dan pendapat ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dan relevansinya terhadap prinsip pengembalian kerugian keuangan negara. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa putusan bebas terhadap terdakwa dalam perkara korupsi mengakibatkan tidak dapat diterapkannya mekanisme pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana karena tidak terbukti adanya unsur tindak pidana korupsi. Kesimpulan: Penelitian ini dalam perspektif hukum pidana, putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi menghapus segala bentuk pertanggungjawaban pidana, termasuk kewajiban pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana Dengan demikian, efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya menuntut ketegasan sanksi pidana, tetapi juga ketepatan dalam pembuktian unsur delik agar asas keadilan dan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat terwujud secara seimbang. Kata Kunci: Pengembalian Kerugian Keuangan Negara; Putusan Bebas; Tindak Pidana Korupsi.