Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Mempertontonkan Diri Di Muka Umum Yang Menunjukkan Ketelanjangan (Studi Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Yyk) = A Juridical Analysis of Criminal Liability for Offenders Exhibiting Themselves in Public Showing Nudity (Study of Decision Number 108/Pid.B/2023/PN. Yyk)

GHAITSA TIARA RAMADHANI (B011221175). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Mempertontonkan Diri Di Muka Umum Yang Menunjukkan Ketelanjangan (Studi Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN. Yyk). Dibimbing oleh Nur Azisa sebagai pembimbing. Latar belakang: Tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan merupakan kejahatan kesusilaan yang dapat mencerminkan gangguan perilaku seksual pada pelaku. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini seringkali hanya berupa pidana penjara tanpa memeriksa kondisi psikologi pelaku dan memberikan tindakan rehabilitasi, sehingga akar masalah tidak terselesaikan dan berisiko menimbulkan pengulangan perbuatan. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan menganalisis pertanggungjawaban pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 108/Pid.B/2023/PN Yyk. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang berfokus pada pendekatan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan telah memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 10 jo Pasal 36 Undang-Undang Pornografi (2) Dalam menilai kemampuan bertanggungjawab pelaku, Majelis Hakim tidak memeriksa kondisi psikologis pelaku dan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku belum tepat karena hanya dijatuhi pidana penjara tidak disertai dengan tindakan rehabilitasi. Kesimpulan: Pasal 10 jo Pasal 36 Undang-Undang Pornografi sudah tepat digunakan untuk tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang menunjukkan ketelanjangan. Namun dalam putusan ini Majelis Hakim tidak memeriksa kondisi psikologi dalam menilai pertanggungjawaban pelaku.