ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG DINAS OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 24-K/PM III-16/AU/IV/2025) = Legal Analysis of the Criminal Act of Embezzlement of Official Property by Members of the Indonesian National Armed Forces (Case Study of Decision Number: 24-K/PM III-16/AU/IV/2025)

Latar Belakang: Penggelapan barang dinas oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bentuk pelanggaran yang tidak hanya merugikan negara secara materiil, tetapi juga mencederai integritas dan disiplin militer. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berkaitan erat dengan ketentuan hukum pidana militer yang mengatur penggunaan, penguasaan, serta pemeliharaan barang dinas sebagai Barang Milik Negara (BMN). Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis kualifikasi tindak pidana penggelapan barang dinas oleh Anggota TNI, serta memahami penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 24-K/PM III-16/AU/IV/2025. Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis secara preskriptif. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi tindak pidana penggelapan barang dinas oleh Anggota TNI telah memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP, yaitu adanya penguasaan barang milik negara yang kemudian dialihkan atau digunakan secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi; (2) Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penggelapan barang dinas oleh Anggota TNI dalam Putusan Nomor 24-K/PM III-16/AU/IV/2025 telah sesuai, di mana Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memenuhi seluruh unsur delik, berdasarkan ketentuan KUHP, KUHPM, Undang-Undang Peradilan Militer, dan aturan internal TNI yang relevan. Kesimpulan: Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan barang dinas oleh Anggota TNI dengan menggunakan Pasal 372 KUHP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, penggunaan pasal tersebut perlu dipertimbangkan bersama ketentuan pidana militer apabila objek yang digelapkan berkaitan langsung dengan perlengkapan militer dan berdampak pada tugas kedinasan. Background: The embezzlement of official property by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) constitutes a violation that not only causes material losses to the state but also undermines military integrity and discipline. This offense is regulated under Article 372 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and is closely related to military criminal law provisions governing the use, control, and maintenance of official property classified as State-Owned Assets (BMN). Objectives: This study aims to identify and analyze the legal qualification of the criminal act of embezzling official property by TNI personnel, as well as to examine the application of criminal law in Decision Number 24-K/PM III-16/AU/IV/2025. Method: This research employs a normative legal method using statutory and case approaches, analyzed through a prescriptive framework. Results: The findings show that (1) The qualification of the criminal act committed by the TNI member fulfills the elements of Article 372 KUHP, namely the possession of state property that was subsequently misused or transferred unlawfully for personal benefit; (2) The application of criminal law in the embezzlement of official property by TNI members in Decision Number 24-K/PM III-16/AU/IV/2025 is appropriate, as the Military Court confirmed that the defendant was legally and convincingly proven guilty of fulfilling all elements of the offense, based on KUHP, KUHPM, the Military Court Law, and relevant internal TNI regulations. Conclusion: The application of criminal law using Article 372 KUHP in cases of embezzlement of official property by TNI personnel is in accordance with the applicable legal provisions. However, the use of this article should also be considered alongside military criminal regulations when the embezzled object is directly related to military equipment and operational duties.