Analisis Yuridis Penyertaan Pada Tindak Pidana Perniagaan Harimau Sumatera Sebagai Satwa yang Dilindungi (Studi Putusan No. 98/Pid.Sus/2021/PN.BGL) = Juridical Analysis of Participation in the Criminal Act of Trading Sumatran Tigers as Protected Animals (Study of Decision No. 98/Pid.Sus/2021/PN.BGL)

ABSTRAK A. MUH. FATURRACHMAN (B011221023), dengan judul “Analisis Yuridis Penyertaan Pada Tindak Pidana Perniagaan Harimau Sumatera Sebagai Satwa yang Dilindungi (Studi Putusan No. 98/Pid.Sus/2021/PN.BGL)”. Di bawah bimbingan Syarif Syaddam Rivanie selaku pembimbing. Latar Belakang: Pengaturan mengenai larangan perniagaan satwa yang dilindungi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang pelaksanaannya sering melibatkan kerjasama antar pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi penyertaan pada tindak pidana perniagaan Harimau Sumatera sebagai satwa yang dilindungi dan juga untuk menganalisis penerapan hukum pidana pada putusan pengadilan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.BGL). Metode: Penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara preskriptif-normatif. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kualifikasi penyertaan pada tindak pidana perniagaan Harimau Sumatera dalam kasus ini merupakan bentuk turut serta melakukan (medepleger) karena adanya kerjasama fisik dan kesadaran bersama. Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(2) Penerapan hukum pidana pada Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.BGL secara pembuktian unsur tidak terpenuhi karena harusnya majelis hakim menerapkan Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf d jo Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Kesimpulan: Tindak pidana perniagaan Harimau Sumatera dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai delik dolus (sengaja) dengan bentuk penyertaan medepleger sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.