ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN BEKERJA DI LUAR NEGERI (Putusan Nomor 709/PID.Sus/2023/PN.BLS) = Juridical Analysis of the Criminal Act of Indonesian Migrant Worker Placement Not Meeting the Requirements for Working Abroad (Decision Number 709/PID.Sus/2023/PN.BLS)

MUHAMMAD ANGKASA PUTRA RANU (B011211309). Kualifikasi Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Tidak Memenuhi Persyaratan untuk Bekerja di Luar Negeri (Studi Putusan Nomor: 709/Pid.Sus/2023/PN.BLS). Dibimbing oleh Amir Ilyas sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan mengancam keselamatan pekerja migran itu sendiri. Kompleksitas kualifikasi hukum dan penerapan sanksi pidana dalam kasus ini menimbulkan permasalahan proporsionalitas dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan serta mengevaluasi penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN.BLS. Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan, didukung oleh data primer berupa putusan pengadilan dan data sekunder dari literatur hukum yang relevan. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, namun terdapat kompleksitas dalam penentuan kategori pelaku; (2) Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN.BLS menunjukkan adanya celah hukum di mana Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 56 KUHP mengenai pembantuan, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman sebagai pelaku utama padahal berdasarkan fakta persidangan seharusnya dikategorikan sebagai pembantu. Kesimpulan: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memberikan landasan hukum yang memadai untuk menindak tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan. Namun, dalam Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN.BLS terdapat ketidakproporsionalan dalam penerapan sanksi pidana yang berimplikasi pada keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia.