ANALISIS YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MEMASUKI WILAYAH INDONESIA YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN PERJALANAN DAN VISA YANG SAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 98/PID.SUS/2021/PN JAP) = LEGAL ANALYSIS OF PARTICIPATION IN CRIMINAL ACTS OF ENTERING INDONESIAN TERRITORY WITHOUT VALID TRAVEL DOCUMENTS AND VISAS (CASE STUDY OF VERDICT NO. 98/PID.SUS/2021/PN JAP)

Latar Belakang: Pelanggaran dalam bidang keimigrasian di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tindakan masuk ke wilayah negara yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah atau visa yang masih berlaku, merupakan persoalan hukum yang signifikan dalam upaya menjaga kedaulatan negara. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi turut serta tindak pidana memasuki wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dalam perspektif hukum keimigrasian, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Jap. Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara preskriptif normatif. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kualifikasi turut serta dalam tindak pidana memasuki wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah diatur di luar KUHP, yakni Pasal 119 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta terkait Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan pelaku. Tindak pidana ini termasuk delik khusus dan delik formil karena larangannya terletak pada perbuatan memerlukan akibat tertentu. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Jap sudah tepat dalam menerapkan unsur pasal berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Namun, terdapat aspek tertentu yang belum dipertimbangkan oleh penuntut umum dan hakim. Kesimpulan: Putusan No. 98/Pid.Sus/2021/PN.Jap tepat dalam penerapan pasal, namun sanksinya terlalu ringan sehingga seharusnya disertai pidana lebih berat dan deportasi untuk memberi efek jera serta menegakkan hukum keimigrasian.