KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR UNTUK TUJUAN DAMAI = INDONESIA'S COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL LAW IN THE DEVELOPMENT OF NUCLEAR ENERGY FOR PEACEFUL PURPOSES

Perubahan iklim dan target net-zero mendorong Indonesia untuk mempertimbangkan energi nuklir sebagai sumber energi baru. Selaras dengan kewajiban internasional (NPT dan standar IAEA), pengembangan PLTN menimbulkan dilema regulasi dan tata kelola: Indonesia harus memastikan penggunaan damai sekaligus menjawab tantangan keselamatan, pengelolaan limbah, risiko seismik, pembiayaan, dan legitimasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana regulasi Indonesia selaras dengan kewajiban internasional dan menilai serta mengevaluasi kesiapan implementasi Indonesia terhadap pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang ditelaah untuk menghasilkan analisis komprehensif mengenai harmonisasi regulasi dan implementasi kebijakan. Hasil temuan menunjukkan bahwa (1) Indonesia telah mengharmonisasikan regulasinya terhadap ketentuan internasional hanya pada level legal-formal, namun belum mencapai kesiapan operasional penuh, (2) Kesiapan kebijakan dan perencanaan telah terbentuk, namun kapasitas lembaga dan regulator, aturan pengelolaan limbah, kesiapsiagaan terhadap bencana, mekanisme pembiayaan, dan keterlibatan public serta transparansi masih perlu peningkatan. Diperlukannya revisi terhadap regulasi teknis, pembentukan NEPIO, mekanisme tata Kelola yang jelas, peningkatan kapasitas instansi terkait, serta strategi komunikasi public yang jelas dan transparan.