TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Studi Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/Pn. Jkt.Sel) = CRIMINAL ACT OF MONEY LAUNDERING FROM THE RESULTS OF CRIMINAL ACTSTAXATION (Study of Decision Number 353/Pid.Sus/2023/Pn. Jkt.Sel)

DYAH KUSUMA WARDHANI (B011211258). “Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/Pn. Jkt.Sel)”. Dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan selaku dosen pembimbing. Latar belakang: Tindak pdana pencucian uang adalah tindak pidana. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana perpajakan dalam perspektif hukum pidana dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana perpajakan dalam Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/Pn. Jkt. Sel Metode: Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian ini. Hasil: penelitian menunjukkan bahwa (1) kuliafikasi tindak pencucian uang di Indonesia telah diakomodasi Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Serta kualifikasi tindak pidana perpajakan telah diakomodasi dalam pasal 39 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana perpajakan dalam Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN. JKT.SEL belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari segi penerapan hukum materiil perbuatan terdakwa berdasarkan alat bukti terdakwa memenuhi unsur delik dalam Pasal 3 Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana perpajakan didasarkan pada asas kesalahan dan asas lex specialis derogat legi generali, di mana ketentuan khusus dalam UU TPPU mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP. Penegakan hukum terhadap kasus ini menuntut koordinasi efektif antara Direktorat Jenderal Pajak, PPATK, Kepolisian, dan Kejaksaan agar tujuan pemidanaan tercapai, yaitu memberikan efek jera dan menjaga integritas sistem keuangan negara.