ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCOBLOSAN GANDA DALAM PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 103/PID.SUS/2024/PN. JAYAPURA) = JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF DOUBLE VOTING IN GENERAL ELECTIONS (STUDY OF DECISION NUMBER 103/PID. SUS/2024/PN. JAYAPURA)

ACHMAD FAQIH MUSTHOFAINALAKHYAR (B011211249). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCOBLOSAN GANDA DALAM PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 103/PID.SUS/2024/PN. JAYAPURA). Dibimbing oleh Syarif Saddam Rivanie, sebagai Pembimbing. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi pengaturan tindak pidana pencoblosan ganda dalam perspektif hukum pidana serta mengkaji penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana tersebut sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jayapura. Analisis dilakukan secara preskriptif terhadap norma hukum, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara normatif untuk merumuskan argumentasi hukum terhadap isu yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi hukum terhadap tindak pidana pencoblosan ganda sebagaimana diatur dalam Pasal 516 UU Pemilu dapat dikualifikasikan sebagai delik umum karena dapat dilakukan oleh setiap pemilih, delik khusus (lex specialis) karena diatur dalam hukum pidana pemilu yang bersifat khusus, serta delik dolus karena mensyaratkan adanya kesengajaan pelaku. Selain itu, berdasarkan ancaman pidananya berupa penjara, pencoblosan ganda termasuk kategori tindak pidana kejahatan yang berdampak serius terhadap integritas pemilu. Hal ini menegaskan bahwa pencoblosan ganda bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan perbuatan pidana yang serius terhadap integritas pemilu. (2) Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Jayapura telah menegakkan asas kepastian hukum dengan menyatakan terdakwa terbukti melakukan pencoblosan ganda dan menjatuhkan pidana sesuai Pasal 516 UU Pemilu. Putusan a quo menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak politik warga negara dan penegakan hukum pidana pemilu.