Implementasi Strategi Pemberdayaan Model 5P oleh Dinas Perikanan Kabupaten Wajo terhadap Kelompok UMKM Pengolah dan Pemasar Ikan di Kecamatan Tempe.=Implementation of the 5P Model Empowerment Strategy by the Wajo Regency Fisheries Service for Fish Processing and Marketing UMKM Groups in Tempe District.

ABSTRAK Rheza Raflyadi (E011211063), Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Implementasi Strategi Pemberdayaan Model 5P oleh Dinas Perikanan Kabupaten Wajo terhadap Kelompok UMKM Pengolah dan Pemasar Ikan di Kecamatan Tempe. Dibimbing oleh Dr. Nurdin Nara, M. Si Penelitian ini menganalisis implementasi strategi pemberdayaan model 5P yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Wajo terhadap kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pengolah dan pemasar ikan di Kecamatan Tempe. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi dinamika strategi pemberdayaan yang diterapkan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen. Teknik analisis data yang dilakukan melalui pengumpulan data, kondensasi data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Indikator pemberdayaan 5P oleh Suharto (1997) meliputi pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, menjadi dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan kewirausahaan berhasil menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan UMKM (pemungkinan), meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha (penguatan), serta melindungi mereka melalui akses modal dan pasar (perlindungan). Selain itu, bantuan alat produksi mendukung efisiensi dan kualitas produk (penyokongan), meskipun keberlanjutan program sangat bergantung pada alokasi anggaran yang belum stabil (pemeliharaan). Faktor pendukung pemberdayaan mencakup ketersediaan bahan baku yang melimpah dari Danau Tempe dan dukungan pemerintah melalui program pelatihan dan pembinaan. Namun juga memiliki hambatan seperti penggunaan teknik tradisional dalam proses pengolahan masih dilakukan dan ketidakstabilan alokasi anggaran APBD untuk program pelatihan. Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas Perikanan Kabupaten Wajo meningkatkan frekuensi dan kualitas pelatihan, peningkatan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk mendukung keberlanjutan program pemberdayaan UMKM, dan menyediakan akses terhadap teknologi pengolahan modern sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.