IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SDGS DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI UNIVERSITAS HASANUDDIN (STUDI KASUS: AFIRMASI DISABILITAS)=IMPLEMENTATION OF SDGS POLICY IN REALIZING INCLUSIVE EDUCATION AT HASANUDDIN UNIVERSITY (CASE STUDY: DISABILITY AFFIRMATION)

Era Atma Anugrah (E011211027). Implementasi Kebijakan SDGS Dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif di Universitas Hasanuddin (Studi kasus: Afirmasi Disabilitas). Xii + 81 Halaman + 6 Gambar + 6 Tabel + 22 Daftar Pustaka + Lampiran + Dibimbing oleh Prof.Dr.Hasniati, S.Sos., M.Si Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan afirmasi disabilitas dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Universitas Hasanuddin berdasarkan teori Edward III, yang meliputi empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan afirmasi disabilitas di Universitas Hasanuddin masih menghadapi berbagai tantangan. Dari segi komunikasi, informasi terkait kebijakan ini telah disebarluaskan melalui berbagai platform, namun masih perlu peningkatan dalam penyampaian ke daerah terpencil. Sumber daya manusia yang tersedia cukup baik, tetapi masih memerlukan pelatihan tambahan dalam memahami pendidikan inklusif. Dari sisi anggaran, pendanaan kebijakan ini masih bergantung pada anggaran umum universitas, sehingga diperlukan alokasi yang lebih spesifik untuk mendukung fasilitas inklusif. Fasilitas pendukung bagi mahasiswa penyandang disabilitas telah tersedia, seperti jalur akses dan Pusat Disabilitas, tetapi masih perlu peningkatan agar lebih merata dan sesuai dengan standar aksesibilitas. Dalam aspek kewenangan, kebijakan ini telah memiliki legitimasi yang kuat, namun koordinasi antarunit perlu diperkuat agar implementasi lebih efektif. Secara keseluruhan, kebijakan afirmasi disabilitas di Universitas Hasanuddin telah menunjukkan perkembangan positif, tetapi masih terdapat tantangan dalam aspek sumber daya dan infrastruktur. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan sosialisasi, penyediaan pelatihan bagi tenaga pendidik, serta penguatan koordinasi antarunit untuk mendukung keberlanjutan kebijakan afirmasi disabilitas.