Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Penagihan Kredit Fintech Peer to Peer Lending Berizin = Unlawful Acts in Credit Collection of Licensed Peer to Peer Fintech Lending

Latar Belakang: Penagihan kredit oleh penyelenggara P2P lending yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam POJK No. 22 Tahun 2023, seperti ancaman, intimidasi, dan penyebaran data pribadi nasabah, dan berpotensi merugikan konsumen masih terus terjadi, bahkan dilakukan oleh penyelenggara yang telah berizin dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik penagihan yang melanggar hukum serta menguraikan bentuk pengawasan OJK dan AFPI terhadap penyelenggara fintech P2P lending berizin. Metode: penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris, Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan dengan pendekatan sosiologi hukum, serta analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil: Penelitian menemukan bahwa pelanggaran penagihan masih terjadi akibat lemahnya kepatuhan penyelenggara, rendahnya literasi keuangan konsumen, serta ketidaktahuan mengenai mekanisme pengaduan. Pengawasan yang bergantung pada laporan konsumen juga membuat banyak pelanggaran tidak teridentifikasi. Kesimpulan: OJK dan AFPI memiliki peran penting dalam pengaturan dan pengawasan, namun efektivitasnya perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas pengawasan, penegakan sanksi, dan perluasan edukasi serta akses pengaduan agar perlindungan konsumen dapat berjalan lebih optimal