SARI, FIDELA DIVA (2026) Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Oknum Perawat Tentara Nasional Indonesia Putusan Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024 = Legal Review of Obscenity Crimes Committed by Indonesian National Army Nurses Verdict Number 62-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR.
B011211142-PI0eJWur5zRF3YGh-20260123132011.jpeg
Download (571kB) | Preview
B011211142-1-2.pdf
Download (325kB)
B011211142-dp.pdf
Download (122kB)
B011211142-fullll.pdf
Restricted to Repository staff only until 19 January 2027.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
Latar Belakang: Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Oknum TNI yang berprofesi sebagai Perawat merupakan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan sebagaimana perawat semestinya menjadi pengayom pasiennya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana dan pertimbangan hukum, dalam penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Nomor 62-K/PMT.III/AD/VI/2024. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini. Hasil: Penelitian ini memuat hasil penerapan sanksi pidana oleh Majelis Hakim pada tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh oknum Perawat berdasarkan pada Dakwaan Oditur Militer kurang begitu maksimal karena pasal yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa kurang spesifik sehingga sanksi yang dijatuhkan belum maksimal, selain itu pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penerapan sanksi tersebut didasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan yang menjadi pedoman bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi baik pidana pokok maupun pidana tambahan. Kesimpulan: Tindak pidana pencabulan secara umum diatur dalam KUHP dan secara khusus diatur dalam UU TPKS sehingga teori preferensi hukum dapat diberlakukan dalam penerapan sanksi pada tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh oknum Perawat Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dalam penelitian ini, kemudian pidana tambahan pemecatan dapat dijadikan upaya terakhir (Ultimum Remedium) dalam pemidanaan bagi Prajurit TNI berdasarkan parameter yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan. Kata Kunci: Pencabulan; Perawat; Tentara Nasional Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Pencabulan; Perawat; Tentara Nasional Indonesia. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | - Andi Anna |
| Date Deposited: | 11 Feb 2026 06:19 |
| Last Modified: | 11 Feb 2026 06:19 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/53461 |
