Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Barang Akibat Kehilangan dan Kerusakan Barang Impor Kiriman saat Customs Clearance oleh Bea Cukai = Legal Protection for Owners of Goods Against Loss and Damage to Imported Goods During Customs Clearance by Customs Authorities

EPRILA WANDA AZIZAH (B011211122) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Barang Akibat Kehilangan dan Kerusakan Barang Impor Kiriman saat Customs Clearance oleh Bea Cukai”. Di bawah bimbingan Aulia Rifai sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Di era globalisasi dan perkembangan perdagangan internasional, peningkatan arus barang impor semakin meningkat. Dalam praktiknya, pemeriksaan fisik oleh Bea Cukai seringkali menimbulkan kasus berupa kehilangan dan kerusakan barang yang merugikan pemilik barang. Perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan menimbulkan ketidakjelasan mengenai pertanggungjawaban Bea Cukai, sehingga menunjukkan belum optimalnya mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik barang yang berada dalam pengawasan negara. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban Bea Cukai dan Perusahaan Jasa Pengiriman terhadap pemilik barang atas kerugian yang timbul akibat kehilangan dan kerusakan barang selama proses pemeriksaan fisik. Metode: Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data lapangan berupa wawancara dan observasi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bea Cukai memiliki kewenangan penuh dalam pemeriksaan pabean atas barang impor dan ekspor, termasuk membuka dan memeriksa kemasan barang kiriman. Secara normatif, risiko kehilangan dan kerusakan barang akibat tindakan pemeriksaan seharusnya menjadi tanggung jawab Bea Cukai, namun belum terdapat mekanisme ganti rugi yang spesifik sehingga menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. (2) Pertanggungjawaban Penyelenggara Pos atau Perusahaan Jasa Titipan (PJT) bersifat terbatas dan hanya timbul apabila kehilangan atau kerusakan disebabkan oleh kelalaian internal perusahaan di luar tindakan pemeriksaan pabean. Kesimpulan: Bea Cukai memiliki kewenangan penuh dalam pemeriksaan pabean sehingga secara normatif bertanggung jawab atas risiko kehilangan dan kerusakan barang. Namun, ketiadaan pengaturan ganti rugi yang tegas menimbulkan kekosongan norma hukum, sedangkan pertanggungjawaban Perusahaan Jasa Titipan (PJT) bersifat terbatas pada kelalaian internal di luar pemeriksaan pabean. Kata Kunci: Barang kiriman, Bea Cukai, Kehilangan, Kerusakan, Perlindungan Hukum