ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus Putusan No.138/Pid.Sus/2020/Pn.Mll) = JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF LETTER FORGERY INCOME TAX NOTICE (Case Study Decision No.138/Pid.Sus/2020/Pn.Mll)

Latar Belakang: Penelitian ini menyoroti pentingnya kepatuhan pajak sebagai sumber vital pendapatan negara, di tengah ancaman serius berupa tindak pidana pemalsuan Surat Pemberitahuan (SPT). Kasus krusial yang dijadikan fokus studi adalah Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Mll, yang melibatkan Direktur PT. Hafindo Putra Sejahtera yang terbukti sengaja menyampaikan SPT tidak benar. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis kualifikasi pada tindak pidana pemalsuan SPT dari perspektif hukum pidana; dan (2) Menganalisis penerapan hukum majelis hakim terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Mll. Metode: Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (case study) terhadap Putusan Pengadilan, didukung dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan Hukum utama penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (Putusan No. 138/Pid.Sus/2020/PN.Mll dan UU KUP), serta bahan hukum sekunder (literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait). Hasil: Hasil penelitian ini secara langsung menjawab kedua tujuan yang telah ditetapkan. Pertama, tindak pidana ini dikualifikasikan sebagai delik khusus (lex specialis Pasal 39 ayat (1) huruf d dan i UU KUP) yang bersifat formil diperluas karena cukup dibuktikan adanya potensi kerugian negara dan dilakukan dengan unsur kesengajaan (dolus). Kedua, penerapan hukum oleh Majelis Hakim dinilai telah tepat karena terbuktinya seluruh unsur pidana tersebut. Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertama, Tindak pidana pemalsuan SPT PPh adalah delik khusus (lex specialis) Pasal 39 ayat (1) huruf d dan i UU KUP, bersifat formil diperluas dengan unsur kesalahan sengaja (dolus). Kedua, Penerapan hukum oleh Hakim telah sesuai dengan UU KUP, dan sanksi yang dijatuhkan berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan penindakan (ultimum remedium).