IMPLEMENTASI ASAS AKUSATOR TERHADAP PEMERIKSAAN TERSANGKA PADA KEJAHATAN YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANANAN UMUM BAGI ORANG DAN BARANG (Studi Putusan No. 1772/Pid.B / 2020/ PN.Mks) = IMPLEMENTATION OF THE ACCURACY PRINCIPLE IN THE INVESTIGATION OF SUSPECTS IN CRIMES THAT ENDANGER PUBLIC SECURITY FOR PEOPLE AND PROFITS (Study Decision No. 1772/Pid.B / 2020/ PN.Mks)

Fadhillah Wardah Nur Awaliyah F (B011201406). IMPLEMENTASI ASAS AKUSATOR TERHADAP PEMERIKSAAN TERSANGKA PADA KEJAHATAN YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANANAN UMUM BAGI ORANG DAN BARANG (STUDI PUTUSAN No. 1772/Pid.B / 2020/ PN.Mks). Dibimbing oleh Audyna Mayasari Muin Latar Belakang: Penerapan asas akusator dalam sistem peradilan pidana berperan penting dalam menjamin proses hukum yang adil, khususnya dalam pemeriksaan terhadap tersangka. Asas ini menghendaki adanya pemisahan peran antara penuntut umum dan hakim serta perlindungan terhadap hak-hak tersangka selama proses pemeriksaan berlangsung. Tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang merupakan jenis kejahatan yang memerlukan penanganan serius, namun tetap harus memperhatikan prinsip due process of law. Putusan Nomor 1772/Pid.B/2020/PN.Mks dijadikan dasar analisis untuk menilai penerapan asas akusator dalam praktik peradilan pidana. Metode: Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan melalaui wawancara serta perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri dari KUHAP dan putusan pengadilan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, artikel ilmiah, dan pendapat ahli. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan sumber informasi pendukung yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif, preskriptif, dan sistematis. Hasil : Dalam praktiknya, implementasi asas akusator dalam perkara pidana seringkali belum berjalan secara maksimal. Masih terdapat kecenderungan dominasi peran aparat penegak hukum dalam proses pembuktian yang berdampak pada posisi tersangka dalam menjalankan hak-haknya. Kesimpulan : Dalam Putusan Nomor 1772/Pid.B/2020/PN.Mks, implementasi asas akusator belum terlaksana sesuai prinsipnya. Masih ditemukan dominasi peran aparat penegak hukum dalam proses pembuktian dan belum optimalnya pemenuhan hak tersangka dalam pembelaan diri. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan penerapan asas akusator guna memastikan perlindungan hak asasi tersangka serta menjamin proses peradilan yang adil, objektif, dan sesuai prinsip fair trial.