PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL PADA SKEMA SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN = Legal Liability of Micro and Small Enterprises (MSEs) in the Self declare Halal Certification Scheme from the Perspective of Consumer Protection Law.

Latar Belakang: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan percepatan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui skema Self declare sebagai upaya memberikan kemudahan administratif sekaligus menjamin perlindungan konsumen atas kehalalan produk. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sertifikasi halal Self declare bagi UMK dengan pendampingan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap ketidaksesuaian antara sertifikat halal dan produk yang diperdagangkan. Metode: penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa skema Self declare memberikan kemudahan administratif bagi UMK, namun pelaksanaannya sangat bergantung pada peran pendamping PPH dan efektivitas sistem pengawasan, dengan kendala utama berupa keterbatasan jumlah pendamping PPH yang kompeten serta belum optimalnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur sertifikasi. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa sertifikasi halal Self declare berpotensi meningkatkan kepatuhan dan daya saing UMK, tetapi memerlukan penguatan pendampingan, peningkatan sosialisasi, dan penegakan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana guna menjamin kesesuaian antara sertifikat halal dan produk yang diperdagangkan.