MANAJEMEN KEBIJAKAN PENERAPAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DI KABUPATEN LUWU UTARA = POLICY MANAGEMENT FOR IMPLEMENTING BUILDING CONSTRUCTION APPROVAL (PBG) IN NORTH LUWU REGENCY

MARSUKI. MANAJEMEN KEBIJAKAN PENERAPAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DI KABUPATEN LUWU UTARA (Studi Kasus Kota Masamba) (dibimbing oleh Arifuddin Akil sebagai pembimbing utama dan Mukti Ali sebagai pembimbing anggota). UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung mengatur fungsi, persyaratan, serta penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk kewajiban memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebelum pembangunan dilakukan. Bangunan yang tidak memiliki izin yang berada pada jalan arteri antara Jembatan Sungai Radda sampai dengan Jembatan Sungai Baliase terdapat 832 bangunan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PBG menjadi salah satu penyebab. Selain itu lemahnya penegakan sanksi turut memperkuat rendahnya kepatuhan terhadap regulasi ini. Karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan mekanisme dan kendala-kendala penerapan kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung secara di Kota Masamba, serta untuk mengetahui arahan pengelolaan kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung yang efektif diterapkan di Kota Masamba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode pengambilan data dilakukan dengan kuisioner kepada pegawai di Bidang Cipta Karya yang menangani langsung PBG serta Masyarakat yang mengajukan permohonan PBG melalui aplikasi SIMBG. Teknik analisis difokuskan pada mekanisme dan kendala- kendala dalam proses pengajuan izin Persetujuan Bangunan Gedung yang selama ini dilakukan oleh para pemohon dan layanan teknis oleh pemerintah setempat. Di samping itu juga menganalisis persepsi dan harapan pemohon dan pemerintah sebagai pelaksana teknis terkait mekanisme pelaksanaan kebijakan perizinan PBG, menggunakan analisis IPA (Importance Performance Analysis). Data sekunder dari institusi terkait serta dokumen kebijakan yang relevan juga dikumpulkan guna memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap fenomena yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum mekanisme penerapan PBG yang dilakukan di Kota Masamba telah mengikuti peraturan pemerintah terkait PBG walaupun dari sisi sekretariat dan pemohon masih menunjukkan kinerja yang belum maksimal. Kendala- kendala yang dihadapi sekretarian dan masyarakat menunjukkan beberapa hal yang masih bermasalah antara lain: masih terbatasnya tenaga teknis (arsitek berlisensi) yang membantu menyiapkan dokumen pemohon sehingga menyebabkan tingginya biaya jasa yang dirasakan oleh pemohon. Prosedur PBG juga belum jelas dan secara umum masih sulit diakses. Begitupula masih kurangnya jumlah petugas tim penilai teknis atau tim profesi ahli yang kompeten. Masih terjadi kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kondisi mekanisme pengurusan PBG sehingga diperlukan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mekanisme PBG saat ini dengan memperbaiki prosedur, prasarana serta kompetensi petugas. MARSUKI. Management of Policy Implementation for Building Approval (PBG) in North Luwu Regency (Case Study of Masamba City) (Supervised by Arifuddin Akil as the Principle supervisor and Sudirman Nganro as the co- supervisor). Law Number 11 of 2020 on Job Creation and Government Regulation Number 16 of 2021 on Building Regulates the functions, requirements, and implementation of building structures, including the obligation to have a Building Approval (PBG) before construction is carried out. There are 832 unlicensed buildings located on the arterial road between Radda River Bridge and Baliase River Bridge. Low public awareness of the importance of PBG is one of the causes. In addition, weak enforcement of sanctions also reinforces the low compliance with this regulation. Therefore, the purpose of this research is to describe the mechanism and constraints of the implementation of the Building Approval policy in Masamba City, as well as to find out the direction of effective management of the Building Approval policy implemented in Masamba City. This research uses a qualitative approach with descriptive method. The data collection method was carried out with a questionnaire to employees in the Human Settlements Division who directly handle PBG and the Public who submitted PBG applications through the SIMBG application. The analysis technique focused on the mechanisms and constraints in the process of applying for Building Approval permits that have been carried out by the applicants and technical services by the local government.It also analyzed the perceptions and expectations of applicants and the government as technical implementers related to the PBG licensing policy implementation mechanism, using IPA (Importance Performance Analysis). Secondary data from related institutions and relevant policy documents were also collected to obtain a comprehensive understanding of the phenomenon studied. The results showed that in general, the PBG implementation mechanism carried out in Masamba City has followed the government regulations related to PBG, although the secretariat and the applicant still show not optimal performance. The obstacles faced by the secretariat and the community show several things that are still problematic, among others: there are still limited technical personnel (licensed architects) who help prepare applicant documents, causing high service costs felt by applicants. PBG procedures are also unclear and generally difficult to access. Likewise, there is still a lack of competent technical appraisal team officers or professional teams of experts. There is still a gap between public expectations and the condition of the PBG management mechanism so that government policies are needed to improve the current PBG mechanism by improving procedures, infrastructure and officer competence.