ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999. = A Juridical Analysis on the Enforcement of Law against Bid Rigging in Goods and Services Procurement under Law Number 5 of 1999.

ROFI’AH RIDWAN (B011191015). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dibimbing oleh Muhammad Aswan. Latar Belakang: Penegakan hukum terhadap persekongkolan tender dalam pengadaan barang/jasa pemerintah menghadapi tantangan unik tatkala melibatkan unsur penyelenggara negara, sebagaimana tercermin dalam Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2024. Putusan tersebut menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) bersalah, kendati sanksi denda hanya dijatuhkan kepada pelaku usaha. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik persekongkolan tender dalam putusan tersebut, seraya membedah implikasi yuridis dari putusan bersalah terhadap PPK dan Pokja. Metode: Metode penelitian berangkat dari kerangka yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada pengujian norma, lalu mengarah pada pemetaan ideal mengenai struktur regulasi persaingan usaha, sebelum menelaah temuan khusus terkait Putusan KPPU. Bahan hukum primer menjadi rujukan utama, sedangkan literatur akademik memberi landasan konseptual. Telaah pustaka dipadukan dengan wawancara semi-terstruktur dengan Komisioner KPPU. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa praktik dalam kasus tersebut merupakan persekongkolan gabungan yang didominasi fasilitasi vertikal oleh PPK dan Pokja melalui pengaturan spesifikasi teknis yang restriktif dan evaluasi diskriminatif. Implikasi putusan bersalah tersebut melahirkan konsekuensi hukum di ranah administrasi berupa kewajiban penjatuhan sanksi disiplin dan dapat menjadi dasar bagi penyelidikan tindak pidana korupsi. Kesimpulan: Persekongkolan yang terjadi bersifat sistematis, sementara putusan KPPU berfungsi sebagai pemicu penegakan akuntabilitas lintas rezim hukum, sekalipun menyoroti keterbatasan wewenang KPPU dalam menjatuhkan sanksi langsung kepada aparatur negara.