PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM = LEGAL PROTECTION FOR DEBITORS IN ONLINE LOAN SERVICES FROM THE PERSPECTIVE OF THE SOCIOLOGY OF LAW

DJULYA EKA PUSVITA (B022232049). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Layanan Pinjaman Online Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum. Dibimbing oleh Musakkir Latar Belakang: Maraknya praktik pinjaman online ilegal telah menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial yang memerlukan analisis lebih mendalam dari perspektif sosiologi hukum. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dan kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum dalam layanan pinjaman online serta mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk upaya hukum yang efektif yang dapat ditempuh oleh debitur yang mengalami kerugian. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar, dengan sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui uraian deskriptif. Hasil: (1) Uraian atas temuan penelitian pada perumusan masalah pertama menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif seperti edukasi dan regulasi fintech belum mampu mencegah penyalahgunaan layanan pinjaman online, sementara perlindungan represif melalui penindakan hukum terhadap pelaku pinjol ilegal belum memberikan efek jera yang signifikan. (2) Uraian atas temuan penelitian pada perumusan masalah kedua menunjukkan bahwa upaya hukum non-litigasi seperti pengaduan ke OJK dan Satgas PASTI serta mediasi BPSK belum sepenuhnya diakses secara efektif, sedangkan upaya litigasi melalui pelaporan pidana dan gugatan perdata masih menemui hambatan dari sisi waktu, biaya, dan keberpihakan institusi. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum dalam layanan pinjaman online masih lemah secara struktural, substansial, dan kultural. Diperlukan reformulasi regulasi dan penguatan sinergi kelembagaan agar hukum dapat hadir sebagai sarana perlindungan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan digital.