legalitas akta autentik digital = legality of digital deeds

RITA SIRAJUDDIN (B022232001). Legalitas Akta Autentik Digital, dibimbing oleh Judhariksawan. Latar Belakang: Kemajuan pesat dalam teknologi digital telah menghasilkan transformasi substansial dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum. Salah satu bentuk inovasi yang telah muncul sebagai respons terhadap perkembangan ini adalah akta autentik digital, yang berfungsi sebagai pengganti akta autentik tradisional yang biasanya disusun di hadapan pejabat pembuat akta. Akta autentik digital memberikan berbagai keuntungan, seperti kemudahan, efisiensi, dan percepatan dalam pembuatan serta penyimpanan dokumen hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi secara menyeluruh kedudukan hukum akta autentik digital dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, sekaligus menelaah kebutuhan mendesak akan reformasi regulasi yang selaras dengan dinamika digitalisasi dalam bidang hukum. Metode Penelitian ini adalah penelitian empiris yang melibatkan pengumpulan data faktual atau wawancara kepada notaris setempat dan statistik untuk memahami praktik hukum terkait legalitas akta digital autentik dan dampaknya dalam masyarakat. Penelitian ini menganalisis implementasi akta autentik digital oleh Notaris di wilayah kota Makassar serta pemahaman Notaris di wilayah kota Makassar terkait keabsahan akta autentik digital, khususnya dalam konteks digitalisasi kenotariatan. Hasil: (1) Pemahaman notaris di Indonesia tentang konsep Cyber Notary menunjukkan adanya potensi besar untuk mengembangkan sistem kenotariatan berbasis digital, yang dapat membawa kemajuan signifikan dalam hal efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan hukum. Di satu sisi, banyak notaris yang menyambut baik implementasi teknologi ini, karena mereka menyadari bahwa penggunaan sistem digital dalam proses pembuatan akta dapat mengurangi biaya operasional, mempercepat proses administrasi, serta memperluas jangkauan layanan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. (2) Uraian atas temuan penelitian pada perumusan masalah kedua menunjukkan bahwa Secara umum, belum ada notaris yang sepenuhnya mengimplementasikan cyber notary untuk pembuatan semua jenis akta. Penerapan cyber notary masih terbatas pada dokumen-dokumen tertentu yang tidak mengharuskan kehadiran fisik dari pihak-pihak terkait Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi notaris di wilayah Makassar terhadap legalitas akta autentik digital masih dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan teknis, dan perlunya penyesuaian terhadap tata kelola kerja yang baru. Untuk menjamin efektivitas transisi ini, dibutuhkan penguatan kapasitas dalam bentuk peningkatan literasi hukum digital, pelatihan teknis secara berkelanjutan, serta pengembangan sistem elektronik yang mampu memberikan kepastian hukum yang setara dengan akta autentik konvensional.