Kepastian Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pada Wilayah Pesisir Kabupaten Konawe = Legal Certainty of Mineral and Coal Mining in Coastal Areas of Konawe Regency

IMUHAMMAD FADIL FATHURRAHMAN MUCHLIS (B022231038). Kepastian Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pada Wilayah Pesisir Kabupaten Konawe. Dibimbing oleh Zulkifli Aspan sebagai Pembimbing. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian konflik norma peraturan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan bentuk perlindungan hukum akibat adanya ketidakpastian pengelolaan wilayah pesisir. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang melihat hukum dalam kenyataan di masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder melalui studi pustaka. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 35 huruf K Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir bukanlah larangan absolut, melainkan bersyarat dalam arti bahwa kegiatan pertambangan di pulau- pulau kecil dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan atau merugikan masyarakat, dan di dalam Pasal 17 A ( Ayat 2) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pemerintah menjamin tidak ada perubahan ruang dan kawasan dalam wilayah pertambangan yang telah ditetapkan. Penyelesaian konflik ini memerlukan interpretasi hukum yang seimbang, yang menjamin kepastian hukum bagi pemegang izin dan perlindungan hak-hak masyarakat serta kelestarian lingkungan. Pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia merupakan sektor strategis yang mendukung perekonomian nasional. Namun, kegiatan pertambangan yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menyebabkan konflik dengan norma hukum yang berdampak pada ketidakpastian hukum, baik bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat wilayah pesisir untuk memberikan dampak positif dalam perubahan aturan serta perkembangan pertambangan wilayah pesisir agar memberikan kepastian serta dampak positif baik bagi perusahaan maupun masyarakat wilayah pesisir.