ANALISIS HUKUM KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DALAM KEGIATAN BERUSAHA = LEGAL ANALYSIS OF SPACE UTILIZATION ACTIVITIES COMPLIENCE IN BUSINESS ACTIVITIES

ABSTRAK PUTRI AULIA ZALSABILA (B022231037), Analisis Hukum Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dalam Kegiatan Berusaha . Dibimbing oleh Naswar. Latar Belakang: Dalam rangka menciptakan kemudahan serta kepastian pagi pelaku usaha, pemerintah Indonesia melakukan reformasi sistem perizinan dari Izin Lokasi menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berfungsi sebagai pengganti izin lokasi menjadi prasyarat utama dalam memperoleh perizinan berusaha. Namun, praktiknya implementasi KKPR timgul berbagai persoalan hukum, baik yang menyangkut ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang maupun tanggung jawab pelaku usaha atas dampak kegiatan yang tidak sesuai. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam mendukung pelaksanaan kegiatan usaha serta mengkaji akibat hukum yang timbul bagi pelaku usaha seiring dengan diterbitkannya dokumen tersebut. Metode: Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka, didukung dengan wawancara. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memberikan preskripsi terhadap permasalahan penelitian. Hasil: penelitian menunjukkan bahwa urgensi keberadaan KKPR ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai instrumen hukum yang memiliki daya ikat dan kekuatan pembuktian terhadap legalitas pemanfaatan ruang oleh pelaku usaha. Dokumen ini memberikan kepastian hukum bahwa lokasi usaha telah sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, yang memberikan perlindungan hukum baik bagi pelaku usaha maupun pemerintah daerah dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang. Di sisi lain penerbitannya menimbulkan tanggung jawab hukum yang melekat, baik dalam bentuk kewajiban untuk mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang maupun potensi sanksi apabila terjadi pelanggaran. Penerapan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang memerlukan pengawasan yang ketat agar pelaksanaanya berjalan sesuai ketentuan tata ruang Kesimpulan: KKPR ini memberikan kepastian hukum terhadap legalitas pemanfaatan ruang bagi pelaku usaha. Implementasinya memerlukan pengawasan yang ketat dan pemahaman yang memadai dari para pelaku usaha agar fungsi hukumnya dapat berjalan secara optimal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan tata tertib ruang. Kata Kunci: KKPR; Perizinan berusaha; Tata Ruang;