KONFLIK AGRARIA DALAM PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK REL KERETA API DI KABUPATEN PANGKEP = Agrarian Conflict in Land Acquisition for Railway Development Project in Pangkep Regency.

RICHA ISRAYANTHY MUSTAFA (B022231033), Dengan Judul “ Konflik Agraria Dalam Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Proyek Rel Kereta Api di Kabupaten Pangkep” (dibimbing Oleh Andi Suriyaman Mustari Pide) Latar Belakang: Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah menetapkan proyek strategis nasional (PSN), termasuk pembangunan rel kereta api Makassar-Parepare. Pengadaan tanah untuk PSN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksananya. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan, khususnya di Kabupaten Pangkep, kerap menghadapi berbagai tantangan yang menimbulkan konflik agraria. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi pengaturan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dengan implementasinya di lapangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya konflik agraria dalam pembangunan rel kereta api di Kabupaten Pangkep. Metode: Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan studi lapangan melalui wawancara dengan praktisi hukum, tokoh masyarakat, serta pihak pemerintah terkait. Analisis dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan regulasi dan mengungkap akar penyebab konflik yang terjadi. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengadaan tanah di Kabupaten Pangkep belum sepenuhnya konsisten dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsultasi publik dan musyawarah ganti rugi sering dilakukan secara formalistik dan minim partisipasi masyarakat, sementara konsep “kepentingan umum” cenderung diinterpretasikan sepihak oleh pemerintah. Konflik agraria dalam proyek ini juga dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya pengawasan, kesenjangan antara norma dan praktik hukum, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang bergantung pada tanah dan memiliki keterbatasan informasi. Kesimpulan: Ketidakkonsistenan antara aturan dan praktik dalam pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional berpotensi menimbulkan konflik agraria. Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan, pengawasan yang ketat, serta peningkatan pemahaman hukum bagi para pelaku agar pelaksanaan regulasi dapat berjalan secara efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan tertib tata ruang.