Pengaturan Pemberdayaan Dan Pelestarian Masyarakat Adat Tolaki Melalui Peraturan Daerah Kabupaten = The Arrangement of Empowerment and Preservation of Tolaki Indigenous Community Through Regional Regulations of the Regency

SERLY (B022231032). Pengaturan Pemberdayaan Dan Pelestarian Masyarakat Adat Tolaki Melalui Peraturan Daerah Kabupaten . Dibimbing oleh Marwati Riza sebagai Pembimbing. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pemenuhan pengaturan pemberdayaan dan pelestarian masyarakat adat Tolaki melalui Perda Kabupaten Konawe dan upaya pengawasan pemerintah daerah dalam pemenuhan pemberdayaan dan pelestarian masyarakat adat tolaki. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang melihat hukum dalam kenyataan di masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder melalui studi pustaka. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelaksanaan pemberdayaan serta pelestarian hak Masyarakat Hukum Adat Suku Tolaki tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undang yang sifatnya sektoral. Masing-masing instansi pemerintah memiliki aturan, perangkat kelembagaan, program, dimensi dan bahkan ideologi masing-masing dalam memandang masyarakat adat. Seharusnya hal ini dapat diselesaikan dengan melakukan evaluasi terhadap norma konstitusi, tetapi norma konstitusi pun mengalami persoalan tersendiri. Pemerintah Daerah berperan memberikan perlindungan hukum hak ulayat masyarakat Hukum Adat suku Tolaki Kabupaten Konawe melalui regulasi. Eksistensi masyarakat adat di Kabupaten Konawe diakui keberadaannya dengan dibentuknya Lembaga- lembaga Adat di tingkat kabupaten maupun di setiap kecamatan dan kampung berdasarkan Perda Kabupaten Konawe No.02 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Suku Tolaki. Masyarakat Adat suku Tolaki merupakan bagian dari masyarakat adat Kabupaten Konawe sehingga dapat dimaknai bahwa Pemerintah Daerah harus memberikan upaya pengawasan untuk pemenuhan pemberdayaan dan pelestarian terhadap peraturan daerah suku Tolaki Kabupaten Konawe. Upaya pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan hukum adat yaitu melakukan kinerja sesuai aturan yang berlaku dengan memberdayakan lembaga adat untuk menyelesaikan konflik di masyarakat adat, menjaga kestabilan masyarakat hukum adat dengan memberikan kepastian hukum melalui putusan pengadilan, dan pembentukan peraturan daerah, walaupun kedepannya masih memerlukan beberapa peraturan khusus yang memberikan kepastian hukum.