PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA FINTECH PINJAMAN ONLINE = LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST THE MISUSE OF PERSONAL DATA IN ONLINE LENDING FINTECH

Latar Belakang: Penyebaran aplikasi pinjaman online meningkat pesat seiring kebutuhan layanan finansial berbasis teknologi. Namun, maraknya fintech lending memunculkan banyak kasus pelanggaran privasi konsumen salah satunya berupa penyalahgunaan data pribadi pada teknologi finansial pinjaman online. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari penyalahgunaan data pribadi dalam layanan fintech pinjaman online, serta untuk mengevaluasi bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyalahgunaan tersebut. Penyebaran masif aplikasi pinjaman online, ditambah rendahnya literasi digital dan lemahnya regulasi, telah menyebabkan banyaknya kasus pencurian data, intimidasi penagihan, serta pelanggaran hak privasi konsumen. Metode: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta studi kasus terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi pada penyelenggara fintech lending legal dan ilegal. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi efektivitas norma hukum dan penerapannya dalam praktik. Hasil: (1) Perlindungan hukum terhadap konsumen masih belum efektif, walaupun penerapannya masih lemah banyak penyelenggara fintech tidak menjalankan kewajiban perlindungan data sesuai ketentuan. Total enam ratus tujuh puluh tiga entitas yang teridentifikasi, hanya sembilan puluh tujuh (tujuh koma sembilan puluh lima persen) berizin sedangkan lima ratus empat puluh tiga aplikasi ilegal yang memicu tiga ribu sembilan ratus tiga pengaduan ke OJK dan tiga puluh sembilan, lima persen keluhan YLKI terkait penagihan intimidatif menunjukkan kegagalan masif pemenuhan kewajiban dan lembaga pengawas belum memiliki instrumen sanksi yang kuat. (2) Pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan data pribadi belum memberikan efek jera, karena masih terbatas pada teguran administratif, tanpa sanksi perdata atau pidana yang tegas serta mekanisme ganti rugi yang memadai bagi korban. Kesimpulan: Diperlukan penguatan regulasi perlindungan data pribadi, peningkatan literasi digital konsumen, serta pemberlakuan sanksi hukum yang lebih tegas bagi penyelenggara fintech yang melanggar privasi konsumen untuk menciptakan perlindungan hukum yang efektif.