Analisis Hukum Kewenangan Kantor Urusan Agama Dalam Pencatatan Nikah Bagi Non Muslim = Legal Analysis Of The Authority Of The Office Of Religious Affairs In Marriage Registration For Non Muslim

ABSTRAK GILBERT PIJAR KATIANDAGHO, Analisis Hukum Kewenangan KUA dalam Pencatatan Nikah bagi Non Muslim, dibimbing oleh M. Arfin Hamid. Latar belakang, Munculnya wacana rencana Kementerian Agama untuk memperluas kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencatat perkawinan non-muslim menimbulkan dinamika hukum dan sosial yang perlu dikaji secara komprehensif, mengingat selama ini pencatatan perkawinan non-muslim merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tujuan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi hukum penerapan pencatatan perkawinan non-muslim di KUA dan mengkaji implikasi hukumnya dalam perspektif hukum positif Indonesia. Metode, Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan Lokasi penelitian di Kabupaten Tolitoli dan Poso yang menggunakan jenis dan sumber data primer yang dikumpulkan dengan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil, Hasil penelitian ini dengan rumusan masalah : (1) Urgensi hukum terhadap penerapan pencatatan perkawinan non-muslim di KUA menunjukkan bahwa perubahan ini bertujuan untuk integrasi data nasional, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dan mendorong penguatan harmonisasi sosial. Namun, penerapannya membutuhkan kesiapan regulasi dan sumber daya manusia di KUA. (2) Implikasi hukum dari rencana tersebut, dalam perspektif hukum positif, berpotensi menimbulkan konflik norma karena bertentangan dengan Undang-Undang terkait Perkawinan serta Undang-Undang terkait Administrasi Kependudukan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kesimpulan, Penerapan pencatatan perkawinan non-muslim di KUA tanpa revisi regulasi yang harmonis dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, pelanggaran prinsip legalitas, dan risiko diskriminasi administratif. Diperlukan perumusan kebijakan yang jelas, pelatihan pluralisme bagi petugas KUA, serta penguatan koordinasi lintas lembaga untuk menjamin perlindungan hukum bagi semua warga negara.