IMPLIKASI HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI WILAYAH IBUKOTA NUSANTARA PASCA PEMBERLAKUAN LARANGAN PERALIHAN HAK BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR = LEGAL IMPLICATIONS OF TRANSFER OF LAND RIGHTS IN THE INDONESIAN CAPITAL REGION AFTER THE IMPLEMENTATION OF THE PROHIBITION ON TRANSFER OF RIGHTS BASED ON THE GOVERNOR'S REGULATION

Yesi Yamin (B022212037). Implikasi Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Di Wilayah Ibu Kota Nusantara Pasca Pemberlakuan Larangan Peralihan Hak Berdasakan Peraturan Gubernur, dibimbing oleh Sri Susyanti Nur dan Muhammad Ilham Arisaputra. Latar Belakang: Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2020 memperketat aturan terkait peralihan hak atas tanah guna mengendalikan penggunaan tanah sesuai dengan rencana pembangunan IKN. Kebijakan ini berdampak pada terhentinya transaksi jual beli tanah secara resmi dan legalitas tanah di kawasan yang masuk dalam delineasi IKN. Tujuan: untuk mengetahui implikasi hukum peralihan hak atas tanah dikawasan ibu kota negara pasca pemberlakuan larangan peralihan hak berdasarkan peraturan gubernur kalimantan timur. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak yang membeli sebidang tanah yang bukti kepemilikannya sertifikat hak milik yang tidak dapat diterbitkan akta jual belinya. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum atau data sekunder. Hasil:Penelitian menunjukkan bahwa: Pembeli tidak dapat menerbitkan akta jual beli tanah karena adanya larangan dalam pergub nomor 6 tahun 2020 menyebabkan akta jual beli tidak dapat diterbitkan untuk tanah di wilayah delineasi IKN. Adapun perlindungan Hukum terhadap Pembeli dibawah tangan adalah harus mendapatkan persetujuan jual beli k kepala Otarita IKN untuk lebih lanjut. Kesimpulan: Akibat hukum perjanjian jual beli tanah dibawah tangan yg tidak mendapatkan persetujuan dari kepala Otorita IKN adalah tidak adanya kepastian hukum karena tidak dapat dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (PPAT) terkait adanya peraturan gubernur kalimantan timur nomor 6 tahun 2020 di ibu kota negara (IKN).