ANALISIS SISTEM DESENTRALISASI PADA SMART CONTRACT DALAM MEMINIMALISIR TINDAKAN MANIPULASI KONTRAK = ANALYSIS OF DECENTRALIZED SYSTEM ON SMART CONTRACT IN MINIMIZING CONTRACT MANIPULATION

GRACIELLA CINDY SUTANTO, B022212032, ANALISIS SISTEM DESENTRALISASI PADA SMART CONTRACT DALAM MEMINIMALISISR TINDAKAN MANIPULASI KONTRAK. Dibimbing oleh AMIR ILYAS. Latar Belakang :. Sistem desentralisasi dari Smart Contract yang tidak memerlukan intervensi dari pihak ketiga pada saat dilakukan proses transaksi antar para pihak. telah membawa potensi dalam menghilangkan tindakan manipulasi kontrak yang menjadi permasalahan dalam masyarakat pun dapat terwujud dengan baik. Akan tetapi, belum ada regulasi yang bersifat komprehensif terkait pemanfaatan Smart Contract. Hal ini menjadi ancaman terhadap bidang pertanahan mengingat regulasi terkait alat bukti otentik masih belum diatur secara komprehensif terkait Smart Contract. Tujuan : (1) Untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan dari Smart Contract jika ditinjau dari perspektif hukum perjanjian. (2) Untuk mengkaji dan menganalisis impilkasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan terkait implementasi dan perkembangan Smart Contract dalam meminimalisir tindakan manipulasi kontrak. Metode : Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah regulasi yang relevan dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil : (1) Jika dilihat dari perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata, keabsahan dari Smart Contract masih belum sepenuhnya diakui, Smart Contract hanya memenuhi persyaratan keabsahan perjanjian dari segi kesepakatan dan adanya suatu hal tertentu. Untuk syarat kecakapan dan suatu sebab yang halal masih belum terpenuhi. (2) Rendahnya sistem regulasi yang berlaku di Indonesia menyebabkan timbulnya implikasi hukum dalam potensi pemberlakuan Smart Contract dalam ranah pertanahan, sehingga peranan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang pun menjadi terancam. Oleh sebab itu, diperlukan juga perlindungan hukum terhadap peranan notaris demi terwujudnya kesejahteraan terhadap pemanfaatan Smart Contract di dalam bidang pertanahan. Kesimpulan : Smart Contract sebagai inovasi perkembangan teknologi memang telah membawa keunggulan karena berpotensi dalam meminimalisir tindakan manipulasi kontrak. Akan tetapi, regulasi yang masih bersifat parsial terkait implementasi Smart Contract akan menciptakan isu permasalahan dalam bidang pertanahan. Menginat potensi perkembangan Smart Contract yang tidak terbatas, maka diperlukan regulasi baru sebagai pedoman dalam implementasi Smart Contract.