HAKIKAT PROLEGNAS DALAM MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG BAIK DI INDONESIA = THE ESSENCE OF NATIONAL LEGISLATION PROGRAM TO REALIZE THE GOOD ESTABLISHMENT PLANNING OF LAWS IN INDONESIA

MUHAMMAD FADLI. Hakikat Prolegnas Dalam Mewujudkan Perencanaan Pembentukan Undang-Undang Yang Baik Di Indonesia (dibimbing oleh Achmad Ruslan, Andi Pangerang Moenta dan Anshori Ilyas)
Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menemukan hakikat program legislasi nasional; untuk mengetahui dan menganalisis capaian program legislasi jangka menengah nasional sejak periode 2005-2009 hingga periode 2015-2019; dan untuk menjelaskan perencanaan yang baik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik. Penelitian ini menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti wawancara. Data dianalisis dengan cara kualitatif dan dipaparkan serta disajikan secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, hakikat program legislasi nasional yakni menetapkan tujuan pembentukan undang-undang dan menetapkan skala prioritas rancangan undang-undang sebagai strategi pembentukan undang-undang. Kedua, capaian perencanaan undang-undang dalam program legislasi nasional jangka menengah yang dimulai sejak periode 2005-2009 hingga periode 2015-2019 tidak pernah mencapai target rancangan undang-undang yang telah menjadi prioritas dengan berbagai faktor penghambat yang terus berulang-ulang. Ketiga, konsep perencanaan pembentukan undang-undang yang baik adalah sinkronisasi perencanaan undang-undang dan perencanaan pembangunan nasional, sentralisasi perencanaan undang-undang melalui pembentukan suatu lembaga yang khusus yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Optimalisasi pemantauan dan peninjauan Post-Legislative Scrutiny (PLS) dan Pre-Legislative Scrutiny dengan kewajiban analisis ex-ante merupakan novelty atau kebaharuan dari konsep perencanaan pembentukan undang-undang di Indonesia.
Kata Kunci : Program Legislasi Nasional, Pemantauan dan Peninjauan, Analisis Ex-ante.